Abstract Prohibition or restriction is necessary for large enterprises as legal safeguards for small businesses. It has been defined in the Act No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, which is also set out in Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 in which the state holds a national economy based on economic democracy. Article 33 paragraph (4) NRI 1945 Constitution states that: "The national economy shall be conducted in accordance with the principles of economic democracy, efficiency, justice, sustainability, environmental friendliness, independence, and balancing the economic progress and national unity". Keywords : legal protection, small business, economic democracy Abstrak Larangan atau pembatasan bagi usaha besar diperlukan sebagai upaya perlindungan hukum bagi usaha kecil. Hal ini telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mana juga ditetapkan dalam konstitusi Pasal 33 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana negara memegang perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dengan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Kata Kunci : Perlindungan hukum, usaha kecil, demokrasi ekonomi