The increasing number of the use of arbitration in Asia has highlighted the significant influence of the recognition and enforcement of arbitral awards. The New York Convention currently becomes the most widely accepted convention to which the courts would refer when recognizing and enforcing foreign arbitral awards. This article would firstly provide a comparative study of the court’s interpretation towards public policy as mentioned under Article V (2) b of the New York Convention between non-arbitration-friendly-law Indonesia and arbitration-friendly-law China. Subsequently, it will discuss whether uniformity in interpreting and reserving public policy is required or not.

Peningkatan jumlah penggunaan lembaga arbitrasi di Asia mendorong peningkatan signifikansi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrasi asing. Konvensi New York saat ini menjadi konvensi yang diterima secara luas dimana dijadikan referensi oleh pengadilan dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrasi asing. Artikel ini akan pertama-tama membahas studi perbandingan atas interpretasi pengadilan mengenai penggunaan kebijakan publik sebagaimana tertera pada Pasal V (2) b Konvensi New York antara Indonesia yang hukumnya tidak mendukung dan China dengan hukum yang mendukung pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrasi asing. Apakah keseragaman antar negara dalam menginterpretasi dan menggunakan kebijakan publik diperlukan atau tidak dibahas pada diskusi selanjutnya.