Abstrak Komunisme di Indonesia memiliki stigma buruk akibat bercampurnya dengan unsur politik. Hal ini secara khusus tampak dalam proses pemilihan ketua partai di Indonesia, di mana pada setiap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga kepartaian secara tidak langsung menyiratkan komunisme sebagai ideologi terlarang. Oleh karenanya, muncul paradigma dalam masyarakat bahwa komunisme adalah ideologi yang sesat. Tulisan ini menunjukan bahwa Komunisme tidak memiliki korelasi dalam proses pemilihan ketua partai politik. Proses pemilihan ketua partai politik tidak akan berjalan secara demokrasi apabila dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga suatu partai politik tidak mendapatkan legalisasi dari Pemerintah. Abstract Communism has unfortunately had a bad reputation in Indonesia as a result of the tendency to blend this ideology with political elements. This is particularly apparent in the process of selecting a party chairperson in Indonesia, in which the Statute/Articles of Association of any party indirectly implied that communism is a forbidden ideology. Therefore, the notion that communism is anunacceptable ideology could easily emerge among the members of society. This paper shows that Communism has in fact no significant correlation in the process of selecting the chairperson of a political party. The process of selecting the chair person of a political party will not run in a democratic way if the Statute/Articles of Association of a political party did not obtain previous legalization ofthe Government.