Artikel berikut ini bertujuan untuk mengkritisi cakupan hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang pertanggungjawaban pidana kurator berdasarkan prinsip independensi menurut hukum kepailitan. Sejatinya kepailitan adalah bagian dari hukum perdata. Namun beberapa kasus kepailitan dapat menjadi masalah pidana saat seorang kurator kepailitan yang bertanggungjawab dalam mengurus dan mendata kasus kepailitan diposisikan sebagai tergugat dan dituduh melakukan tindak pidana. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, seorang Kurator yang terbukti tidak independen selama persidangan kepailitan dapat didakwa dengan Hukum Pidana. This article aimed to criticize the juridical basis of the scope of crime mentioned on Law Number 37 of 2004, focuses on the criminal responsibility of a Curator based on independence principle of Bankruptcy Law. Essentially, bankruptcy is a part of Civil Law. However, some bankruptcy cases eventually evolve into criminal matters when a Bankruptcy Curator who is responsible for handling and administering bankruptcy case is positioned as Defendant charged with conducting criminal acts. As stated in Article 234 verse (2) of Law Number 37 of 2004, a Curator who is proven not independent during bankruptcy court may be charged with Criminal Law.