Gagasan lembaga praperadilan ini lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak Habes Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habes Corpus Act memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi maupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peran hakim dalam mengadili keabsahan penahanan perkara dalam putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli adalah memeriksa perkara melalui mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berdasarkan praktek peradilan yang telah berjalan. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan dalilnya masing-masing terkait dengan keabsahan penahanan. Memeriksa keabsahan dengan disadarkan pada syarat-syarat penahan di KUHAP dan memberikan putusan berdasarkan fakta-fakta di persidangan dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku.