Penelitian ini berjudul: ”Peta Kesadaran dan Pemahaman Politik para Santri di Kabupaten Bandung menjelang Pemilu Tahun 2004”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa kali penyelenggaraan Pemilihan Umum mulai tahun 1971, 1977, sampai dengan pemilu tahun 2004, umat Islam di Indonesia terutama dari kalangan non elit (grass root) umumnya hanya menjadi obyek atau sasaran kampanye partai-partai politik untuk meraih dukungan. Namun setelah pemilu berlangsung dan partai yang dipilih umat Islam menang; mereka diabaikan kepentingan dan aspirasi-aspirasinya. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor internal umat Islam sendiri atau faktor-faktor eksternal yang relatif merugikan umat Islam dalam kehidupan bernegara. TAP MPR RI nomor XVII/MPR/1998 mengemukakan bahwa sebagai warga negara di antaranya memperoleh hak keadilan, hak kemerdekaan, hak mengemukakan pendapat dan memperoleh informasi (right to know), hak kesejahteraan dan pelayan publik dari pemerintah. Aturan dan perundangan bahkan kebijakan pemerintah tentang kehidupan politik dan kewarganegaraan (Civic Society) memang sudah sering disosialisasikan melalui media massa atau komunikasi tatap muka. Namun apakah pesan-pesan politik ini telah sampai dan dipahami juga oleh para kalangan pesantren? Pemahaman ini penting dimiliki para santri, agar tidak terjebak dalam arus permainan politik yang merugikan. Penelitian dengan menggunakan metode survey ini menghimpun data dari 2 pesantren besar di Kabupaten Bandung dan melibatkan 88 santri sebagai responden. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa:  Pengetahuan para santri tentang peraturan, perundang-undangan, dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan politik ada pada kategori sedang dan rendah, dalam arti mereka memahami sebatas aturan dan kebijakan pemerintah yang aplikatif berkaitan dengan dirinya sebagai anggota masyarakat dan umat Islam. Pengetahuan dan pemahaman tentang per-politik-an yang dimiliki para santri ternyata informasi politik yang sering dimunculkan oleh media massa. Pemahaman para santri tentang statusnya sebagai umat Islam dan sekaligus sebagai warga negara Indonesia yang bukan negara Islam; cukup mantap dan tidak menganggap ada hal yang kontroversial; artinya pemahaman ajaran agama Islam digabungkan dengan pemahaman tentang peraturan negara; yang keduanya bersifat ‘terbuka’ dalam penafsiran dan pelaksanaan.  Kepercayaan, nilai, dan harapan para santri tentang politik (kekuasaan) negara dan pemerintah, umumnya bermuara pada adanya bukti atau fakta bahwa, penyelenggaraan negara berjalan dengan tertib, aman, sejahtera, dan yang penting tidak ada KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Walaupun mereka meragukan akan kualitas kepemimpinan umat Islam saat ini; namun santri berharap agar negara dapat menegakkan hukum Islam secara konsisten. Dalam penyelenggaraan pemilu yang akan datang para santri memiliki kepercayaan pada personil-personil yang jujur dan profesional, yang diharapkan datang dari muslim-muslim yang berkualitas. Selama ini terjadi krisis kepercayaan pada umat Islam sendiri, karena realitas bicara, bahwa, belum tentu panitia pemilu yang muslim, menjadi jaminan pemilu tahun 2004 berjalan tertib, aman, dan sukses.  Sumber dan media yang digunakan para santri untuk memperoleh informasi tentang pemilu, pertama saluran televisi, kedua surat kabar, ketiga radio. Adapun saluran komunikasi langsung diperoleh dari guru dan terakhir dari orang tua. Adapun materi (content) informasi yang dibutuhkan santri adalah tentang hak dan Kewajiban sebagai warga negara, termasuk isu hak azasi manusia; kemudian kewajiban pemerintah/pemimpin kepada rakyat dan tentang hukum & demokrasi. Untuk itu media massa merupakan sumber utama dan penting dalam sosialisasi tentang pemilu.