This article discusses about the Askes Workers rights protection after `dissolution without liquidation of PT. Askes (Persero), which The Askes Workers turned to BPJS Kesehatan workers. This research is yuridis normative by using secondary data. The results showed that the workers’ rights protection after dissolution based on Law No.13 of 2003 and The Employment Agreement between Workers with PT. Askes (Persero). The workers’ rights changes in BPJS Kesehatan requires the worker approval. Industrial disputes can be resolved through bipartite mechanism, non-litigation and litigation.   Artikel ini membahas tentang perlindungan hak pekerja Askes pasca pembubaran PT Askes (Persero) tanpa likuidasi dimana pekerja Askes beralih menjadi Pekerja BPJS Kesehatan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak pekerja Askes pasca pembubaran PT Askes (Persero) berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 dan Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan PT Askes (Persero) dimana perubahan hak-hak pekerja memerlukan persetujuan dari Pekerja. Perselisihan hubungan industrial dapat timbul akibat pembubaran PT Askes (Persero) dapat diselesaikan melalui mekanisme bipartit, non litigasi maupun litigasi.